Pentagon telah memulai investigasi mendalam terkait dugaan kebocoran data menggunakan uji poligraf, setelah miliarder Elon Musk mengkritik sejumlah pejabat yang dituding menyebarkan informasi palsu mengenai keterlibatan militernya. Penyelidikan ini dipicu oleh permintaan Joe Kasper, Kepala Staf Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang mendesak tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran informasi sensitif yang menyangkut keamanan nasional. Kasper menyatakan bahwa laporan hasil investigasi akan disampaikan kepada Menteri Pertahanan, mencakup detail lengkap mengenai kebocoran serta rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Elon Musk, yang perusahaannya memiliki kontrak miliaran dolar dengan Departemen Pertahanan, mengunjungi Pentagon pada Jumat (21/3) untuk membahas efisiensi biaya dan inovasi teknologi pertahanan. Namun, sebelum pertemuan berlangsung, kontroversi mencuat setelah laporan dari The New York Times menyebutkan bahwa Musk dijadwalkan menerima pengarahan rahasia tingkat tinggi terkait strategi militer AS dalam menghadapi potensi konflik dengan China.
Laporan tersebut memicu kekhawatiran sejumlah pihak mengingat hubungan bisnis Musk yang luas serta pernyataannya di masa lalu mengenai China, termasuk pendapatnya bahwa Taiwan merupakan bagian dari China. Meski demikian, Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanan Hegseth membantah adanya rencana untuk memberikan akses intelijen tingkat tinggi kepada Musk.
Di tengah meningkatnya sorotan, Musk menggunakan platform media sosialnya, X, untuk menyerukan tindakan hukum terhadap pejabat Pentagon yang ia anggap telah menyebarkan informasi menyesatkan kepada media. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pemerintahan dan menuntut agar para pejabat yang terlibat dalam kebocoran data ini dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
