PBB pada Rabu (23/4) menegaskan bahwa distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza harus mematuhi prinsip kemanusiaan dan independensi, setelah muncul laporan yang menyebutkan bahwa militer Israel atau perusahaan-perusahaan AS mungkin terlibat dalam distribusi bantuan tersebut. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa PBB tidak dapat memverifikasi kebenaran klaim tersebut karena tidak hadir dalam pertemuan kabinet keamanan Israel.
Dujarric mengingatkan bahwa operasi bantuan PBB hanya dapat berjalan dengan mengikuti prinsip kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan independensi di Gaza maupun di tempat lain. Ia juga menyuarakan kekhawatiran terkait krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di wilayah tersebut. Kondisi hidup di Gaza semakin sulit, dan angka malnutrisi anak-anak terus meningkat dengan pesat. Di Gaza Utara, lebih dari 80 kasus malnutrisi akut ditemukan di antara 1.300 anak-anak, jumlah yang dua kali lipat dibandingkan minggu-minggu sebelumnya.
Akses ke fasilitas penyimpanan bantuan, seperti gudang UNICEF di Rafah, tetap terbatas akibat blokade yang dilakukan oleh Israel dan hambatan logistik lainnya. Dujarric mendesak negara-negara anggota PBB untuk memastikan distribusi bantuan yang adil dan tepat sasaran, serta menghormati prinsip kemanusiaan dalam setiap prosesnya. Ia juga mengimbau negara-negara yang memiliki pengaruh untuk mendesak pembebasan sandera yang masih berada di tangan pihak yang terlibat dalam konflik.
Sejak 2 Maret, Israel telah menutup perlintasan ke Gaza, menghalangi masuknya pasokan penting, sementara serangan militer terhadap Gaza terus berlanjut. Konflik ini telah mengakibatkan lebih dari 51.300 warga Palestina tewas sejak Oktober 2023, banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
