Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Universitas Harvard dengan mengirimkan surat resmi berisi tuntutan reformasi menyeluruh. Surat yang diterima pada 3 April 2025 itu mencantumkan sembilan poin utama, termasuk penghapusan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), serta pelarangan penggunaan masker di lingkungan kampus. Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah pemerintah mengancam akan mencabut pendanaan federal sebesar USD 9 miliar atau sekitar Rp144 triliun. Surat tersebut dikirimkan oleh tiga lembaga pemerintah, yakni Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Departemen Pendidikan, dan Administrasi Layanan Umum, dengan alasan bahwa pengelolaan dana publik harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Pemerintah juga mendesak Harvard untuk menerapkan sistem penerimaan dan perekrutan berbasis prestasi tanpa mempertimbangkan ras atau asal usul negara, serta mempererat kerja sama dengan penegak hukum. Selain itu, Harvard diminta melakukan pengawasan ketat terhadap program-program yang dianggap bisa memicu antisemitisme. Meskipun belum memberikan pernyataan resmi, pihak universitas telah mengonfirmasi bahwa mereka menerima surat tersebut. Situasi ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap kampus-kampus elit AS, termasuk universitas Ivy League lainnya, menyusul gelombang aksi protes mahasiswa pro-Palestina sejak konflik Gaza meletus pada Oktober 2023.
Presiden Harvard, Alan Garber, sebelumnya mengungkapkan bahwa potensi pemangkasan dana akan berdampak besar terhadap penelitian medis dan inovasi ilmiah. Sementara itu, Harvard telah mengambil langkah disipliner terhadap Komite Solidaritas Palestina Mahasiswa, dengan menempatkan organisasi tersebut dalam masa percobaan hingga akhir Juni 2025.
